Larenggam Sumalle: Pahlawan Porodisa yang Terlupakan

Raja Larenggam Sumalle, penguasa Kerajaan Arangkaa memilih gugur daripada tunduk pada kesewenang-wenangan Belanda.

Eksistensi perjuangan rakyat Sulawesi Utara menentang penjajah kolonial tidak hanya berpusat di daratan Minahasa saja. Jika Anda melayangkan pandangan ke ujung paling utara Nusantara, tepatnya di Kepulauan Talaud, ada satu nama ksatria legendaris. Selalu membakar semangat patriotisme rakyat Porodisa.

Tokoh pahlawan lokal tersebut bernama Raja Larenggam Sumalle, sang penguasa Kerajaan Arangkaa yang memilih gugur daripada tunduk pada kesewenang-wenangan Belanda.

Algoritma internet hari ini mengunci nama besar Bataha Santiago dari Sangihe sebagai ikon tunggal pahlawan Nusa Utara di ingatan generasi muda. Namun, jagat digital luput merekam bahwa Kepulauan Talaud juga melahirkan ksatria lain dengan kadar kepahlawanan yang sama hebatnya. Tokoh tersebut adalah Raja Larenggam Sumalle.

Larenggam Sumalle lahir di Arangkaa pada tanggal 5 Juli 1855. Ia merupakan putra kandung dari pasangan Manoso Sumalle dan Laowulan. Sebelum naik takhta, ia mengabdi sebagai Panglima Perang Kerajaan Arangkaa sejak tahun 1851 hingga 1890. Larenggam kemudian naik takhta menjadi raja pada tahun 1891.

Ia menggantikan posisi kakak kandungnya sendiri, Raja Manee Binilang, yang meninggal dunia pada tahun 1890. Kedua saudara sekandung ini merupakan anak dari pasangan Manoso Sumalle dan Laowulan. Jiwa patriotisme Larenggam melanjutkan amanat musyawarah adat tanggal 3 Maret 1889.

Saat itu, Raja Manee Binilang bersama Tua-Tua Adat dari Bunee, Taruan, Arangkaa, Gemeh, dan Taturan sepakat menolak segala bentuk penjajahan Belanda.

Nalar kritis Larenggam memuncak ketika Residen Manado, Jelles Eeltje Jellesma, mengeluarkan kebijakan sepihak yang sangat merendahkan martabatnya. Jellesma memaksa Larenggam menurunkan posisinya secara paksa dari status Raja menjadi pejabat Jogugu.

Konflik meruncing saat Raja Larenggam menuntut pengembalian tanah ulayat Tetepuan yang dikuasai secara sepihak oleh Simon Petrus Tucunan, selaku President Jogugu Lirung. Selain sengketa tanah, Jellesma juga menerapkan pajak pemotongan babi yang sangat berat sebesar 2 gulden per ekor. Penjajah bahkan mewajibkan setiap pria berusia 18 hingga 45 tahun melakukan kerja paksa tanpa upah selama 42 hari setiap tahun demi proyek pos kolonial.

Raja Larenggam menolak keras semua intimidasi itu dan segera mengumpulkan orang-orang tangguh untuk mempersiapkan perang.

Puncak konfrontasi bersenjata meletus pada tanggal 23 Juli 1893 di Arangkaa. Militer Belanda meluncurkan ekspedisi militer hukuman berskala penuh demi menghancurkan total kedaulatan Arangkaa. Residen Jellesma memimpin langsung operasi raksasa ini menggunakan Kapal Uap Pemerintah Belanda Zeeduif.

Armada kompeni ini bergerak maju bersama puluhan perahu besar bersenjata milik pasukan gabungan dari wilayah Salibabu, Kabaruan, dan Karakelang Selatan. Pengerahan kekuatan tempur masif ini bertujuan meruntuhkan moral bertempur dan menyapu bersih seluruh kekuatan militer kerajaan.

Kontrolir Tahuna, L.F. Hoeke, sempat mengirimkan surat tuntutan agar Larenggam menyerahkan diri ke kapal. Namun, Raja Larenggam menolak mentah-mentah surat tersebut dan menantang balik Residen Jellesma untuk datang menemuinya di darat.

Suasana pesisir pantai seketika berubah mencekam setelah batas tempo satu jam berakhir. Kapal perang Zeeduif langsung memuntahkan rentetan amunisi berdaya ledak tinggi ke arah daratan. Guntur granat dan kilatan 15 tembakan salvo senapan Beaumont mencabik-cabik ketenangan pulau.

Dentuman artileri yang memekakkan telinga tersebut seketika memecah konsentrasi massa. Ombak kepanikan memaksa sebagian besar penduduk sipil mundur dan melarikan diri ke pedalaman hutan belantara. Namun, Raja Larenggam menolak lari dari tanggung jawab sejarah.

Ia berdiri tegak bersama barisan prajurit elitnya di garis pantai untuk menyongsong badai serangan. Tangan kanan mereka menggenggam erat tombak ulayat dan tangan kiri mengepit perisai kayu tradisional demi membentengi kedaulatan tanah Porodisa.

Amuk pertempuran jarak dekat pecah dengan sangat tidak seimbang di atas pasir pantai. Pasukan aliansi bentukan kolonial merangsek naik bak air bah dan mengepung rapat sisa pertahanan ulayat yang kalah jumlah. Satu per satu ksatria terbaik Arangkaa bertumbang hingga seluruh pasukan garis depan Raja Larenggam gugur berkalang tanah demi memenuhi sumpah adat.

Seluruh barisan panglima perang setia seperti Binilang, Rellu, Tatulu, Rameda, dan Nebuntu gugur berkalang tanah demi memenuhi sumpah adat di tepi pantai.

Puncak kedramatisan perang bergeser ke area benteng istana panggung kayu hitam. President Jogugu Lirung, S.P. Tucunan, memimpin kepungan dan berseru dari kolong bangunan meminta sang raja menyerah. Dari atas bangunan, Raja Larenggam membalas dengan pekikan legendaris: “Leta ‘a masena, langi’ marandumma!”yang berarti tanah terang, langit gelap. Sumpah sakral ini menegaskan pantang menyerah walau maut menjemput.

Raja Larenggam menyudahi kalimatnya dengan melemparkan tombak terakhir ke arah kepungan musuh. Sepersekian detik kemudian, tarikan pelatuk senapan S.P. Tucunan melepaskan peluru tajam yang langsung menembus tubuh sang ksatria hingga beliau gugur seketika.

Pasca-runtuhnya sang pucuk pimpinan, amarah kolonial meluluhlantakkan seisi wilayah. Pasukan kompeni melancarkan aksi pembersihan total dengan membantai penduduk desa yang tersisa. Kobaran api menjilat dan membumihanguskan seluruh kompleks Kerajaan Arangkaa menjadi abu dan puing-puing mati.

Penjajah menyeret para tokoh adat yang selamat, mengikat kaki mereka dengan rantai besi, lalu membuang mereka ke pengasingan paksa di wilayah terpencil. Tragedi berdarah ini mengubah Arangkaa menjadi kota mati yang kosong tak berpenghuni selama bertahun-tahun. Sebulan kemudian, Residen Jellesma mengeluarkan dekret besi yang melarang keras pembangunan kembali pemukiman di atas tanah kutukan tersebut.

Dampak kehancuran Arangkaa seketika memicu gelombang solidaritas perjuangan yang meluas dari ujung selatan pulau Kabaruan hingga ke gugusan pulau Kakorotan di utara.

Para pelarian perang dan milisi Porodisa yang selamat dari genosida pantai segera mengonsolidasikan barisan gerilya menyisir pulau Karakelang.

Suku-suku ulayat dari Kakorotan hingga Kabaruan bersatu menyuplai logistik secara rahasia demi mempertahankan martabat pulau perbatasan dari cengkeraman sistem kerja paksa Jellesma. Gerakan bawah tanah ini menjadikan Goa Larenggam sebagai pangkalan strategis utama untuk menyimpan senjata konvensional dan mengintai pergerakan kapal patroli Belanda.

Goa alam bawah bukit itu beralih fungsi menjadi benteng pertahanan terakhir tempat para sisa ksatria Arangkaa melakukan perlawanan gerilya sebelum akhirnya mereka terkepung, tertangkap, dan dieksekusi mati secara massal oleh militer kolonial.

Pasca-runtuhnya kerajaan, sebagian masyarakat menyebarkan rumor mistis mengenai kesaktian Raja Larenggam. Cerita lisan menyebutkan bahwa tentara Belanda memotong tubuh sang raja dan menguburnya di beberapa tempat terpisah.

Namun, penelitian sejarah dan pembuktian dokumen riil mematahkan cerita tersebut. Data valid memastikan bahwa rumor pemakaman tubuh secara terpisah itu hanyalah hoaks atau mitos lisan belaka.

Fakta sejarah mencatat bahwa rakyat menyelamatkan jasad utuh Raja Larenggam Sumalle lalu memakamkannya secara layak di satu lokasi tunggal.

Lokasi makam aslinya berada secara utuh di Desa Arangkaa, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud. Situs bersejarah ini merupakan makam tunggal yang menjadi bukti otentik perjuangannya.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta (Bung Hatta) pernah melakukan ziarah resmi langsung ke makam tersebut pada tanggal 23 Desember 1951 untuk memberikan penghormatan negara kepada sang pahlawan.

Menguak Sejarah Bogani: Penjaga Eksistensi Tanah Mongondow

 

Tinggalkan komentar