Pasca-putusan MK, polemik seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka ternyata masih terus bergulir. Tentu saja melibatkan dua kubu, loyalis dan kritikus. Sejatinya, polemik ijazah ini tak perlu ada jika subjeknya tak terus-menerus mengundang ironi di ruang publik.
Mungkin benar kata seorang tokoh, yang dahulu menjadikan kekuasaan sebagai objek kritik, sebelum kenyamanan mengalahkan konsistensinya. Ijazah hanyalah bukti pernah bersekolah, bukan bukti mampu berpikir.
Jangan abai, bangsa ini bahkan pernah memercayakan jabatan menteri kepada seorang lulusan SMP. Publik menghormatinya bukan karena gelar, melainkan karena kapasitasnya.
“Kalau Tak Lulus SMA, Saya Enggak Mungkin Bisa Kuliah,”
Kalimat retoris di depan kamera itu sekilas terdengar bagai konklusi yang mutlak. Namun di bawah sorotan nalar yang waras, ucapan tersebut justru menjadi pemantik yang menyingkap aib administrasi lainnya.
Ternyata, meraih gelar sarjana tanpa ijazah SMA nasional memang hal lumrah dalam sistem pendidikan internasional di Singapura atau Inggris. Melalui jalur pathway atau program foundation, lulusan SMP (secondary school) bisa langsung melompat ke program persiapan universitas untuk menembus kampus seperti Bradford University.
Di sinilah komedi tata negara itu bermula, karena persoalannya bukan legalitas kampus asing, melainkan hukum positif Indonesia yang mewajibkan bukti fisik tamat sekolah untuk jabatan publik. Sidang Mahkamah Konstitusi membongkar bahwa surat penyetaraan instan itu hanya bersandar pada sertifikat kehadiran (certificate of attendance).
Ruang sidang Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak sedang menguji kecanggihan sistem pendidikan global ataupun kemegahan kampus luar negeri. Otoritas hukum tertinggi negeri ini hanya menguji satu hal yang rigid: kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum positif Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara gamblang mengungkap tidak menemukan bukti validitas ijazah luar negeri yang setara dengan jenjang pendidikan menengah.
Ketika pejabat Kementerian Pendidikan memberikan kesaksian di bawah sumpah, hakikat kebenaran yang selama ini terkunci di balik labirin birokrasi akhirnya keluar dan menyodorkan realitas yang pahit.
Surat penyetaraan Nomor 11149/D/D1/KS/2019 yang selama ini digdaya ternyata tidak berdiri di atas dokumen kelulusan formal. Fondasinya hanyalah certificate of attendance dan dokumen Grade 12 dari Insearch UTS Sydney. Mahkamah kemudian menegaskan sesuatu yang mestinya mudah dipahami dengan nalar sehat: “dinilai memiliki pengetahuan setara” tidak sama dengan status “tamat sekolah” sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.
Riset yang mengemuka di persidangan membuka lapisan persoalan yang lebih menarik. Kementerian mewajibkan pemenuhan delapan dokumen pokok, termasuk paspor dan rekam jejak akademik formal. Namun, fakta di atas meja hijau justru menyingkap realitas yang kontras.
Proses sunyi yang melahirkan surat nomor 11149/D/D1/KS/2019 menyisakan lebih banyak tanda tanya daripada kepastian. Sebuah pertunjukan yang menggelikan. Saat celah argumentasi mulai menganga, kubu pembela mendadak mendaulat arsip lama agar bergentayangan kembali di media sosial, memaksanya tampil sebagai bukti baru demi mengasapi nalar publik.
Namun, narasi itu langsung ambruk setelah verifikasi resmi Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan dokumentasi tersebut hanyalah ulah mendaur ulang peristiwa lama tahun 2023 di Balai Kota Solo menjadi seolah fakta baru. Mengaburkan substansi utama adalah bentuk mengangkangi hukum hanya karena memiliki backup orang kuat dan orang dalam.
Sekian lama, negeri ini bertindak luar biasa teliti kepada rakyat biasa atas nama tertib birokrasi.
Satu dokumen kurang, urusan masyarakat langsung tertunda berbulan-bulan; satu kolom salah isi, berkas seketika kembali ke meja pemohon tanpa ampun.
Sebaliknya, ketika sorotan mengarah tepat ke lingkar kekuasaan dengan backup otoritas tertinggi, ruang tafsir administrasi mendadak menjadi begitu lapang, kreatif, dan penuh kompromi. Kesaksian di bawah sumpah atas terbitnya berkas Nomor 11149/D/D1/KS/2019 telah membongkar standar ganda tersebut secara sempurna.
Dokumen itu melompati delapan syarat mutlak kementerian, termasuk paspor dan rekam jejak formal, hanya demi melegalisasi sebuah sertifikat kehadiran (certificate of attendance) menjadi setara ijazah kelulusan sekolah menengah.
Fakta persidangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada akhirnya menyodorkan sebuah pencerahan yang dingin. Gelar akademis dari Bradford University secara substansi kurikulum luar negeri mungkin memang pernah ada, tetapi hukum positif Republik Indonesia menuntut kepatuhan formal yang setara bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
Ketika angin politik kekuasaan bergeser melalui Surat Presiden Nomor R-57/Pres/09/2026 yang merombak total struktur pengamanan lama, retorika pembelaan di depan kamera akan menguap dengan sendirinya.
Maka selamat merenungi akhir dari sebuah ilusi.
Pada akhirnya, sejarah selalu punya cara yang sangat presisi untuk menagih kejujuran dari mereka yang gemar melompat tanpa pijakan yang sah. Komedi tata negara di mana aturan hukum harus bertekuk lutut demi kenyamanan sebuah dinasti.
Perlahan nan pasti, kepalsuan itu tersingkap, nyata di hadapan nalar publik yang menolak bodoh.
Putusan MK Soal Ijazah Gibran Rakabuming, Awal atau Akhir?
