Masalah hukum dan lapas negara kita kembali mempertontonkan komedi tata negara yang sangat mahal harganya. Selama bertahun-tahun, otoritas pemasyarakatan selalu menggunakan alibi kelebihan kapasitas (overcapacity) sebagai akar masalah buruknya pelayanan penjara.
Namun, temuan inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI pada paruh kedua tahun ini langsung menghancurkan seluruh narasi pembelaan tersebut secara telak.
Di tengah keluhan sempitnya ruang tahanan bagi narapidana kelas teri, area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong justru menyediakan ruang lapang untuk membangun “klaster apartemen” dan bangunan mewah menyerupai vila bagi narapidana kelas atas.
Tim pengawas pelayanan publik merekam realitas yang sangat ironis langsung dari lapangan. Berdiri berjarak sekitar 100 meter dari kantin penjara dan tersembunyi di balik pagar kayu, terdapat 10 hingga 13 unit bangunan rumah petak bercat krim dengan atap seng biru.
Bangunan-bangunan tersebut tidak sekadar menyediakan tempat berteduh, tetapi menyajikan fasilitas apartemen premium lengkap. Tim menemukan jejeran pendingin udara (AC), televisi layar datar, kulkas besar bermuatan minuman keras, sofa empuk, hingga meja makan eksklusif.
Beberapa warga binaan kelas kakap tercatat secara resmi mendiami fasilitas ilegal ini.
Nama terpidana kasus korupsi fasilitas pembiayaan ekspor LPEI, Jimmy Masrin, hingga terpidana kasus investasi bodong, Indra Kesuma alias Indra Kenz, terbukti menghuni klaster istimewa tersebut.
Puncak dari skandal ini bukan hanya terletak pada fasilitas fisiknya, melainkan pada terindikasinya sebuah praktik pembohongan publik.
Sebelum sidak Ombudsman membongkar fakta ini secara viral, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sempat memberikan kesaksian formal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Hukum DPR RI.
Otoritas wilayah secara konsisten mengklaim di hadapan anggota dewan bahwa bangunan berpagar kayu tersebut merupakan rumah dinas resmi untuk para pejabat dan sipir lapas.
Fakta lapangan kemudian mematahkan argumentasi tersebut secara instan. Investigasi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memastikan bahwa kompleks tersebut berdiri tanpa izin resmi.
Warga binaan mendanai langsung pembangunan itu secara swadaya dengan modal ratusan juta rupiah. Kementerian juga memastikan aset tersebut tidak pernah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Kebohongan administratif di atas altar legalitas parlemen ini hancur seketika saat rekaman video sidak memperlihatkan pas foto dan kehadiran fisik Jimmy Masrin sedang bersantai di dalam sel mewah itu.
Skandal sistemik ini langsung memicu imbas kehancuran birokrasi yang cukup luas. Guna meredam gejolak publik, Kemenimipas mengambil langkah penonaktifan darurat terhadap 5 pejabat struktural Lapas Cibinong.
Hukuman terberat menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat kepada Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Di luar pencopotan jabatan tertinggi itu, 16 pegawai lapas lainnya juga menerima sanksi disiplin berat. Mereka terbukti membiarkan praktik transaksional dan pungutan liar sebesar Rp150.000 per minggu per warga binaan di Blok A.
Tekanan moral yang begitu masif bahkan memaksa Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, untuk menyatakan mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban makro.
Kondisi terkini di lapangan menunjukkan bahwa seluruh bangunan “apartemen” ilegal tersebut telah rata dengan tanah.
Kemenimipas bersama Komisi XIII DPR RI mengerahkan alat berat untuk merobohkan 10 unit hunian mewah itu pada Rabu, 30 September 2026.
Namun, langkah penghancuran yang tergesa-gesa ini memicu kritik baru dari Ombudsman RI. Anggota Ombudsman, Fikri Yasin, menyayangkan robohnya bangunan tersebut sebelum proses audit hukum selesai secara menyeluruh.
Penghancuran fisik bangunan secara instan berpotensi melenyapkan barang bukti utama yang krusial untuk menyeret para pelaku ke ranah hukum pidana suap korporasi.
Bagi kita para pengamat di Gambid.id, skandal Lapas Cibinong menjadi sebuah pertanda buruk yang sangat benderang mengenai rapuhnya wibawa hukum nasional.
Kasus ini mempertegas bahwa predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang disandang sebuah institusi sering kali hanya berakhir sebagai kosmetik administratif belaka.
Penjara tidak lagi bertindak sebagai ruang jera dan penyetaraan sanksi kemanusiaan. Karakter penjara telah bergeser fungsi menjadi instrumen pasar bebas komersial yang memisahkan narapidana berdasarkan ketebalan dompetnya.
Publik sudah melihat jelas kenyataan yang terpampang, meski pahit adanya. Praktik negosiasi berjalan mulus di bawah atap lembaga pemasyarakatan. Laporan sumir mengenai keadilan hukum yang berbanding lurus dengan upeti, ternyata bukan sekadar isapan jempol.
Pertanyaan simpel, benarkah hanya di Cibinong?
