Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlanjut hingga pertengahan Oktober 2026 ini. Kondisi langit Sumatra dan Kalimantan terpantau pekat serta berada pada level sangat berbahaya bagi kesehatan publik.
Polusi udara ekstrem ini membuat jarak pandang memendek secara drastis hingga mengganggu aktivitas transportasi masyarakat. Data terbaru per 13 Oktober 2026 hari ini, BNPB mengonfirmasi satgas darat dan udara masih melakukan pemadaman aktif terhadap sisa 639 hektar lahan yang membara di delapan provinsi prioritas. Otoritas juga melaporkan adanya titik api baru yang sangat masif di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luasan area terbakar mencapai 513,89 hektar.
Berdasarkan data satelit SiPongi Kementerian Kehutanan per Senin (12/10/2026), jumlah titik panas (hotspot) nasional tercatat masih sangat tinggi mencapai 17.108 titik panas. Konsentrasi titik panas tertinggi berada di Kalimantan Tengah, menyusul di Papua Selatan, dan Sumatra Selatan. Presiden Prabowo Subianto yang memimpin Rapat Terbatas Istana Merdeka mendapat laporan jika BNPB kini berfokus utama pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Tragedi tahunan ini adalah buah nyata dari keserakahan ekonomi industri kelapa sawit yang terpelihara secara sistematis oleh korporasi.
Data resmi Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan merekam angka kehancuran total yang sangat mengerikan.
Areal hutan dan lahan yang hangus terbakar sepanjang periode Januari hingga Juli 2026 saja telah menyentuh angka 202.004,30 hektar. Statistik kehancuran lingkungan ini mencatat lonjakan dramatis sebesar 69 persen jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Otoritas kehutanan mencatat luasan lahan terbakar paling masif berada di Pulau Kalimantan yang mencapai 104.560 hektar. Wilayah Pulau Sumatra mencatatkan angka kebakaran seluas 73.210 hektar.
Sisanya terbagi di tanah Papua seluas 18.340 hektar serta area Jawa dan Nusa Tenggara sebesar 5.894,30 hektar. Kini hampir seluruh wilayah di tanah air, merindukan birunya langit.
Badan Mitigasi Bencana Nasional menegaskan fakta autentik bahwa 99 persen Karhutla murni terjadi karena faktor kesengajaan manusia. Aktor bisnis perkebunan sawit sengaja memilih metode tebang-bakar (slash-and-burn) demi memangkas biaya pembukaan wilayah baru.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membongkar data valid bahwa terdapat 372 entitas bisnis yang areal konsesinya terindikasi kuat membakar lingkungan.
Sebaran korporasi hitam ini meliputi 124 perusahaan di Kalimantan Barat, 98 perusahaan di Kalimantan Tengah, 82 perusahaan di Sumatra Selatan, 46 entitas bisnis di Riau, dan 22 perusahaan di Jambi.
Korporasi secara sistematis memanfaatkan kelonggaran penegakan hukum agraria lokal untuk melakukan ekspansi industri komoditas kelapa sawit dengan biaya murah. Korporasi membiarkan kubah gambut terdalam terbakar habis guna menurunkan nilai ekologis lahan secara instan. Penurunan nilai ini menjadi strategi terlarang agar status kawasan hutan lindung berubah menjadi kawasan budidaya secara legal.
Imbas dari pembiaran kejahatan ekologis massal ini langsung menghantam organ vital pernapasan jutaan masyarakat di daerah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis data resmi sebanyak 113.336 jiwa secara resmi terdiagnosa terkena Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Data demografi korban sakit menunjukkan angka 48.250 kasus berada di Kalimantan Tengah, 31.420 kasus di Kalimantan Barat, 18.150 kasus di Sumatra Selatan, dan 15.516 kasus di Riau. Mirisnya, lebih dari 26.545 kasus dari total korban tersebut merusak paru-paru anak-anak di bawah usia lima tahun (balita).
Kini, lebih dari 12 juta jiwa penduduk terpaksa bertahan menghirup udara beracun yang mengandung partikel halus berbahaya PM2.5 setiap hari. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Palangkaraya bahkan sempat memecahkan rekor ekstrem dengan menembus angka 573.
Dampak kesehatan massal ini berjalan beriringan dengan kelumpuhan ekonomi nasional yang kerugiannya ditaksir mencapai Rp30 triliun.
Kebakaran hutan juga memicu tragedi genosida hayati, termasuk di area konservasi penting di Taman Nasional Tanjung Puting. Ribuan satwa liar terkepung kobaran api, sementara jutaan mikrofauna serta flora endemik nusantara hangus tak bersisa.
Di tengah Karhutla, krisis ekologi luar biasa, respons teknis dari puncak kekuasaan justru menampilkan pertunjukan komedi ala Srimulat yang menampar logika.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang mempromosikan metode penanggulangan karhutla berbasis tepung menuai cemoohan massal.
Ide penaburan tepung singkong ini berawal dari paparan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai temuan bahan pemadam berbasis pati ubi oleh prajurit TNI Babinsa di Lubuklinggau. Prabowo bahkan langsung memerintahkan uji coba produksi massal serta pengajuan anggaran riset khusus kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Padahal, para ahli menegaskan partikel tepung organik yang halus ke arah api terbuka justru sangat berbahaya karena memiliki risiko tinggi memicu ledakan debu (dust explosion). Pati singkong merupakan bahan organik karbohidrat yang memiliki energi termal tinggi dan mudah terbakar jika tersebar di udara.
Pihak BRIN akhirnya memberikan klarifikasi bahwa tepung singkong tersebut tidak bisa langsung dilemparkan mentah-mentah ke titik api. Bahan pati ubi harus melalui proses rekayasa kimia rumit terlebih dahulu dengan formulasi campuran air, ammonium polyphosphate (APP), dan zat pembasah (wetting agent).
Tak cukup sampai di situ, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menunjukkan sikap gagap menghadapi realitas di lapangan. Di tengah keprihatinan, dia malah sibuk pamer pemadaman simbolis di media sosial dan umbar retorika berwacana tentang sanksi di atas kertas.
Publik melihat kepemimpinan sektor kehutanan saat ini kehilangan arah dan gagal total memahami sains penanggulangan bencana.
Kegagalan Raja dalam menghentikan mafioso tanah sejak musim kemarau menjadi bukti nyata kelemahan manajemen krisis di bawah kendalinya.
Rekam jejak penanganan Karhutla ini semakin hancur ketika Menko Polkam Dudung Abdurachman dengan percaya diri menolak menetapkan status bencana nasional sembari mengklaim situasi daerah masih sangat aman terkendali. Hanya berselang tiga hari, Dudung justru tertangkap kamera membagikan ribuan masker di posko pengungsian darat yang penuh dengan kepulan asap pekat.
Pun begitu dengan Kepala Badan Restorasi Gambut yang menyebut tingkat hidrologi tanah kita masih dalam kondisi sangat basah dan aman. Pernyataan optimistis tersebut bertolak belakang ketika satelit BMKG mendeteksi lonjakan ekstrem hingga 2.415 titik api baru yang menyala serentak di wilayah konsesi perkebunan.
Tidak kalah menggelikan, pejabat Dinas Lingkungan Hidup daerah meluncurkan imbauan agar masyarakat rajin melakukan terapi pernapasan dalam di luar ruangan tepat saat alat monitor kualitas udara resmi menunjukkan angka polusi PM2.5 sudah melampaui level ambang batas mematikan bagi tubuh manusia.
Negara memang terlihat sangat lamban dan kehilangan momentum krusial untuk menyelamatkan lingkungan hidup masyarakat. Kelambanan birokrasi ini makin parah ketika upaya penanganan di lapangan terhambat karena satgas kehabisan sumber air bersih dan jarak pandang pilot helikopter merosot di bawah 500 meter. Pemerintah bahkan sempat menolak bantuan armada pemadam udara dari negara tetangga demi menjaga gengsi politik luar negeri.
Ketidakberdayaan rezim baru semakin terlihat jelas jika kita membedah statistik ketimpangan penegakan hukum pidana karhutla di Indonesia. Aparat kepolisian bergerak sangat cepat untuk menangkap dan menahan 185 petani kecil yang kedapatan membakar lahan individual skala kecil.
Namun ketegasan hukum tersebut langsung tumpul dan mandek saat berhadapan dengan nama besar korporasi kakap pembakar hutan.
Pemilik modal memutus pertanggungjawaban hukum mutlak (strict liability) dengan melarikan dakwaan pidana kepada buruh harian lepas atau kontraktor pembersih lapangan. Kelalaian tata kelola lingkungan hidup di dalam negeri ini akhirnya meluas menjadi krisis diplomatik regional di Asia Tenggara.
Pada akhirnya, selama kebijakan penanggulangan krisis ekologi masih berjalan dengan logika dagelan, maka selama itu tragedi ini akan terus berulang. Enough is enough.
Hutan sudah menjadi arang, anak-anak kini terbaring sekarat, petani kecil di dalam penjara, sementara para mafia konsesi sibuk menghitung laba dari ruang berpendingin udara.
Mereka lupa, doa jutaan jiwa yang teraniaya sedang bergerak tanpa penghalang.
