Panggung politik nasional kembali riuh rendah. Aktor utamanya siapa lagi kalau bukan sang Panglima Akal Sehat, Rocky Gerung.
Baru sepuluh hari mencicipi kursi panas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia sudah mendapat teguran resmi dari dalam Istana.
Kejadian kilat ini langsung memicu debat panas di ruang publik. Jagat media sosial langsung terbelah menjadi dua kubu ekstrem. Sebagian mencap Rocky telah melacurkan idealisme demi fasilitas negara senilai puluhan juta rupiah.
Sebagian lagi menilai Istana sedang dilanda kepanikan moral menghadapi serangan dari dalam selimut. Pembaca yang cerdas tentu tidak boleh larut dalam sentimen emosional murahan ini. Kita wajib membedah dinamika ini dengan logika jernih.
Mari kita urai musabab ketegangan ini secara presisi dan faktual.
Masalah bermula saat Rocky hadir dalam siniar di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Dengan retorika khasnya yang tanpa saringan, Rocky menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur secara ksatria.
Rocky berdalih langkah mundur itu menjadi opsi paling elegan untuk meredam keresahan publik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pendidikan. Ia juga mengklaim manuver tersebut bisa mencegah potensi amuk massa yang menyasar pemerintah.
Respons penguasa ternyata datang luar biasa cepat. Melalui Kepala Badan Komunikasi Istana (Bakom), Syahganda Nainggolan, telepon peringatan langsung tersambung ke ponsel Rocky. Istana melayangkan teguran keras sekaligus meluruskan pemahaman sang filsuf.
Dalam klarifikasinya, Syahganda mengungkap fakta yang cukup menggelitik publik. Rocky mulanya tidak paham bahwa lingkup tugas Wantimpres juga mencakup fungsi penasihat bagi Wakil Presiden, bukan hanya untuk Presiden. Usai percakapan telepon tersebut, pihak Istana mengklaim Rocky akhirnya sepakat untuk mengerem komentarnya dan berjanji tidak mengulangi narasi serupa ke publik.
Secara regulasi tata negara, sebenarnya kaum awam sudah bisa menebak benturan etika birokrasi ini. Merujuk pada aturan kelembagaan, tugas utama Wantimpres adalah memberikan nasihat dan pertimbangan strategis secara privat.
Wantimpres wajib menyodorkan masukan langsung ke meja presiden, baik secara mandiri maupun atas permintaan presiden.
Lembaga ini sejatinya tidak memiliki mandat untuk memicu polemik atau meragukan legitimasi kepemimpinan nasional di depan media.
Rocky tampaknya lupa bahwa ia tidak lagi berdiri bebas di luar pagar kekuasaan. Begitu sumpah jabatan terucap, hukum besi birokrasi menuntut keselarasan korps dan asas kerahasiaan. Pilihan Rocky mengumbar oposisi pemikiran secara bebas justru mendelegitimasi benteng institusi tempatnya menerima pundi.
Latar belakang pengangkatan Rocky ke dalam sirkel utama ini sebenarnya menyimpan kalkulasi politik yang sangat berani dari Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo sengaja memasukkan elemen radikal dan kritis ke dalam sistem pemerintahannya. Langkah ini menjadi eksperimen politik untuk membuktikan bahwa penguasa baru tidak alergi terhadap kritik paling tajam sekalipun.
Istana ingin menyerap energi kritis yang selama ini mengguncang mereka dari luar. Namun, strategi akomodasi ini langsung menabrak realitas politik yang sangat sensitif di lapangan. Posisi Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar sosok wakil presiden biasa.
Ia adalah simbol hidup dari kompromi politik dinasti sekaligus pilar penyokong utama koalisi besar saat ini. Ketika Rocky mulai membidik sang wapres secara terbuka, ia otomatis melewati batas toleransi struktur kekuasaan yang menjaga stabilitas kabinet.
Menerka masa depan pasca-teguran sepuluh hari pertama ini, konflik internal Istana akan bermuara pada dua arah strategis yang mutlak.
Arah pertama, Rocky Gerung terpaksa tunduk dan mempelajari seni berbisik (whispering) di ruang tertutup kepresidenan. Ia harus menyudahi era teriakan publiknya jika masih ingin mempertahankan efektivitas pengaruh pemikirannya di dalam sistem.
Arah kedua, jika watak independensi personalnya menolak terkurung oleh sekat etika birokrasi, benturan yang jauh lebih besar pasti akan kembali meledak dalam waktu dekat.
Ujung dari skenario kedua ini sangat terukur, yakni pengunduran diri secara sukarela atau pencopotan jabatan secara tidak hormat oleh presiden.
Peristiwa dramatis ini memberikan pencerahan logis yang sangat berharga bagi kita semua sebagai masyarakat. Kekuasaan negara selalu memiliki mekanisme pertahanan etis, hukum, dan strukturalnya sendiri yang sangat kaku.
Kedaulatan argumen individu dan ketajaman filsafat secerdas apa pun tidak akan pernah bisa mendikte realitas politik tanpa adanya sandaran kekuatan politik atau sokongan partai yang nyata.
Rocky Gerung kini sedang masuk fase ujian dalam panggung yang ia pilih sendiri. Apakah ia mampu menyusupkan akal sehat langsung ke telinga sang presiden, atau justru ia yang perlahan melempem dan tergilas oleh syahwat kenyamanan fasilitas kekuasaan.
Waktu yang akan menjawab.
Komedi Lapas Cibinong dan Skandal Bisnis Vila Napi
