Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Krisis BBM kini meluas ke 11 provinsi dan berpotensi terus bertambah. Antrean mengular kendaraan terjadi akibat karut-marut tata kelola kuota serta kebocoran distribusi ke sektor industri. Kelangkaan ini melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, memicu lonjakan harga pangan, dan menghancurkan pendapatan harian para pekerja jalanan.
Pemandangan menyedihkan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terjadi di ratusan daerah. Data Ombudsman Republik Indonesia menegaskan gangguan layanan dan antrean BBM terjadi di 11 provinsi yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.
Hanya dalam hitungan hari saja, tampaknya daftar hitam daerah terdampak itu akan terus bertambah panjang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan ketahanan energi nasional berada pada parameter aman. Bahlil menyebut cadangan stok (coverage days) BBM nasional berada di kisaran 16 hingga 18 hari dan pasokan spesifik Pertalite mendekati ambang 20 hari. Bahlil menjamin anomali antrean panjang di sejumlah wilayah bukan merefleksikan defisit pasokan di hulu.
Menurut Bahlil, kondisi ini melainkan konsekuensi dari disrupsi logistik armada tanker serta eskalasi migrasi konsumsi ke instrumen subsidi. Guna mengurai sumbatan tersebut, otoritas terkait menginstruksikan Pertamina melakukan penetrasi tambahan armada angkutan laut demi mempercepat normalisasi suplai ke daerah. Namun, jeritan jutaan pengendara mengonfirmasi bahwa realitas nyata di SPBU berbanding terbalik dengan klaim optimistis di meja rapat.
Fakta hukum terbaru dari Pulau Dewata semakin memperlihatkan wajah asli krisis ini. Ditreskrimsus Polda Bali bersama jajaran Polres baru saja menggulung komplotan penimbun Solar dan Pertalite. Modus operandi para pelaku membuktikan betapa rapuhnya sistem pengawasan digital milik Pertamina di lapangan. Yang lebih ironis, pelaku menjual kembali BBM subsidi berkisar dari Rp50.000 hingga menembus Rp100.000 untuk satu botol.
Nominal itu adalah pemerasan berbalut dagang. Berjoget di atas penderitaan publik. Tirai yang tersingkap, hanyalah pucuk kecil dari gunung es mafia bahan bakar yang telanjur berakar kuat di negeri ini.
Di semua daerah terdampak, kondisi karut-marut ini memicu kepanikan massal (panic buying) yang melumpuhkan kota.
Kelompok yang paling menderita akibat kelumpuhan itu adalah pelaku sektor jasa seperti ribuan ojek online, sopir angkot, dan kurir logistik. Waktu produktif mereka terbuang habis sia-sia di antrean panjang SPBU sejak pagi hari hanya demi mendapatkan beberapa liter bensin.
Pendapatan harian mereka otomatis merosot drastis. Rakyat kecil selalu kalah dari kepungan mobil dan motor tangki besar modifikasi milik para pelangsir ilegal yang bebas menyedot kuota rakyat tanpa tersentuh hukum.
Kelangkaan ini bukan sekadar urusan lelah mengantre di bawah terik matahari. Efek domino krisis ini menghantam jantung perekonomian daerah melalui daya rusak yang mematikan. Tersendatnya truk logistik di 11 provinsi otomatis menahan laju distribusi barang kebutuhan pokok ke berbagai daerah. Pasokan sembako ke pasar-pasar tradisional terlambat sehingga memicu lonjakan harga barang secara liar di pasar.
Investigasi lapangan menguliti borok utama manajemen energi bangsa.
Bahlil Lahadalia mengakui adanya penurunan cadangan operasional BBM nasional. Cadangan yang biasanya aman di level 20 hari kini merosot ke angka 16 hingga 18 hari saja. Penurunan cadangan ini semakin parah akibat keterlambatan kapal tanker serta kendala bongkar muat di Terminal Bahan Bakar yang ikut mengacaukan pasokan.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM nonsubsidi secara beruntun memaksa kelas menengah turun kelas secara masif. Terjadi lonjakan migrasi konsumsi massal secara drastis dari BBM RON 92 (Pertamax) ke BBM RON 90 (Pertalite).
Selisih harga yang ekonomis membuat SPBU kehabisan stok Pertalite dalam hitungan jam karena serbuan konsumen baru ini. Pengawasan digital berbasis kode QR juga terbukti mandul di lapangan. Pengelola SPBU membiarkan para pencuri kuota dan armada modifikasi menguras pasokan tanpa tindakan hukum yang tegas.
Satu hal juga, krisis ini sejatinya menyimpan sebuah ironi kelas sosial yang sangat tajam dan menyakitkan. Selama bertahun-tahun, sopir truk logistik dan angkutan umum menjadi korban tunggal dari kelangkaan Biosolar.
Publik urban hampir tidak pernah memberikan perhatian serius pada nasib mereka.
Para sopir truk terbiasa tidur di emperan aspal dingin. Mereka menahan lapar di kabin kemudi yang sempit serta rela membuang waktu produktif berhari-hari demi tetesan solar subsidi agar dapur rumah tetap mengepul.
Kini roda keadaan akhirnya berbalik saat gelombang kelangkaan bahan bakar mulai menghantam pengguna Pertalite di berbagai penjuru daerah. Sekarang mereka bisa berempati, merasakan langsung siksaan, keputusasaan, dan rasa lelah yang selama ini menjadi keseharian para pengguna solar..
Sudah saatnya melakukan reformasi total untuk menghentikan dagelan pengelolaan energi nasional. Sistem BBM subsidi, barcode QR, dan dalih pengawasan ketat, semua itu sudah menjadi rahasia umum sebagai proyek untuk bagi-bagi profit belaka.
Negara ini sejatinya tidak akan pernah kekurangan bahan bakar. Bangsa kita hanya kekurangan nyali untuk membersihkan praktik ilegal yang terus mengisi pundi-pundi para bedebah!
