Demo 28 Oktober 2026 menorehkan sejarah perlawanan sipil terbesar tahun ini. Gerakan masif tersebut melumpuhkan pusat administrasi Jakarta.
Aksi belasan ribu massa meledak bukan karena manipulasi isu politik semata. Rakyat turun ke jalan karena realitas hidup kian menjerit setelah inflasi pangan retail menyentuh 8,4 persen. Kemiskinan struktural yang meluas di akar rumput memperparah kemarahan publik.
Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Jakarta benar-benar lumpuh dari berbagai penjuru. Pihak kepolisian mencatat 53 kelompok massa bergerak secara simultan menggelar unjuk rasa.
Gerakan nasional bertagar #IndonesiaSadar mengepung tiga titik krusial yang menjadi episentrum perlawanan. Massa memadati kawasan Medan Merdeka Selatan, depan Gedung DPR/MPR RI, dan Bundaran Hotel Indonesia.
Simbol perlawanan baru berupa salam tiga jari, yaitu telunjuk, jari tengah, dan jari manis, memiliki makna filosofis yang mendalam. Simbol tersebut merepresentasikan perlawanan global terhadap penindasan, tirani, dan ketidakadilan sosial. Di tengah lautan demonstran, tiga jari menjelma menjadi bahasa visual yang menyatukan keresahan berbagai kelompok masyarakat.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memotori demo 28 Oktober ini. Hadir mahasiswa lintas kampus seperti UPN, Unpad, ITB, UB, dan Unnes. Sejumlah kelompok massa juga ikut bergabung.
Aksi tersebut menjadi evaluasi total atas dua tahun kepemimpinan nasional.
Mahasiswa menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedua pemimpin negara itu resmi menjabat sejak 20 Oktober 2024.
“Prabowo-Gibran, Ini Lima Perintah Rakyat! Tepati atau Pergi!”
Poin tuntutan Demo 28 Oktober terangkum dalam manifesto “Lima Perintah Rakyat” (LAPAR). Tuntutan tersebut mendesak pemerintah membatalkan pemotongan anggaran subsidi energi negara.
Massa juga menuntut pemulihan hak kepesertaan BPJS PBI bagi 3,4 juta warga miskin. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok yang kian mencekik warga. Demonstran juga menolak pemborosan anggaran pada program non-prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga tidak luput dari sasaran kritik. Demonstran mendesak pemerintah menangani krisis ekologis, memperbaiki tata kelola lahan, dan memberantas KKN yang bersifat sistemik. Mereka juga menuntut pemulihan kebebasan berpendapat serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Aksi solidaritas Demo 28 Oktober menjalar secara simultan ke berbagai daerah di Indonesia.
Di Surabaya, ribuan mahasiswa melumpuhkan jalur logistik utama di Jalan Ahmad Yani. Massa menutup akses jalan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Di Yogyakarta, aksi bertajuk “Gejayan Memanggil” berhasil menyatukan ribuan massa rakyat. Mereka memadati pertigaan Gejayan untuk memprotes keras inkompetensi para menteri ekonomi.
Sementara itu, di Makassar, Aliansi Mahasiswa Makassar memblokade jalur utama di sekitar Flyover Makassar. Massa menutup akses jalan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Di Medan, massa menggelar long march menuju Gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut penuntasan bencana kabut asap nasional akibat karhutla seluas 184.000 hektare.
Aksi unjuk rasa juga terjadi di berbagai kota lain seperti Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Serang, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Samarinda, hingga wilayah di Indonesia Timur seperti Ambon, Kupang, Mamuju, dan Jayapura.
Latar belakang kemarahan publik berakar pada runtuhnya daya beli masyarakat. Keputusan pemerintah memangkas anggaran subsidi energi memicu lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok.
Pemerintah memangkas subsidi dari Rp376,8 triliun menjadi Rp261 triliun. Tekanan terhadap masyarakat semakin terasa setelah berbagai kebijakan efisiensi fiskal menyentuh sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.
Pemerintah juga menonaktifkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi sebagian warga miskin. Sebanyak 3,4 juta peserta PBI BPJS Kesehatan kehilangan status kepesertaannya dalam kebijakan efisiensi tersebut.
Bagi demonstran, seluruh persoalan tersebut tidak berdiri sendiri. Inflasi pangan yang menyentuh 8,4 persen, pemangkasan subsidi energi dari Rp376,8 triliun menjadi Rp261 triliun, serta penonaktifan 3,4 juta peserta PBI BPJS muncul dalam rentang waktu yang berdekatan.
Tekanan pada sektor riil berkelindan dengan gejolak di pasar modal. Lembaga pemeringkat internasional Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengambil langkah yang mengejutkan pelaku pasar.
MSCI membuka konsultasi global terkait perubahan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Catatan MSCI menyoroti persoalan investabilitas pasar saham Indonesia, termasuk isu transparansi kepemilikan saham, praktik perdagangan tertentu, serta efektivitas tata kelola pasar.
Sorotan internasional tersebut memicu kepanikan di kalangan investor. Sentimen negatif menghapus kapitalisasi pasar hingga Rp1.141 triliun dalam sehari. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun 11,57 persen.
Gejolak pasar modal berdampak langsung pada stabilitas moneter. Nilai tukar rupiah di pasar spot menyentuh level Rp18.184 per dolar Amerika Serikat saat penutupan perdagangan. Angka tersebut menjadi salah satu level terlemah dalam sejarah rupiah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jeblok 3,49 persen ke level 5.098,06 pada akhir perdagangan Kamis, 29 Oktober 2026. Tekanan jual yang masif merontokkan seluruh sektor saham hingga indeks parkir di level terendahnya.
Lonjakan volatilitas ini terjadi akibat akumulasi sentimen negatif dari ketidakpastian status indeks global MSCI. Risiko politik dari gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kota turut memperparah kepanikan pasar keuangan domestik
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, turut menyoroti risiko pelarian modal asing dari pasar domestik.
Menurut perhitungannya, apabila praktik saham gorengan dan berbagai persoalan tata kelola pasar tidak berhenti, rupiah berpotensi tertekan hingga menyentuh Rp22.000 per dolar AS.
Risiko tersebut dapat meningkatkan beban utang luar negeri dan memperbesar tekanan terhadap ekonomi nasional.
Karut-marut ekonomi tersebut kian memanas di tingkat regional Asia Tenggara. Kebijakan domestik memicu ketegangan diplomatik bilateral antara Indonesia dan Singapura. Pemerintah Indonesia mengambil langkah memangkas pasokan ekspor gas pipa ke Singapura.
Kebijakan nasionalisme sumber daya itu bertujuan mengamankan kebutuhan energi domestik. Namun, pelaku industri dan otoritas di Singapura merespons langkah tersebut dengan keras. Sentimen negatif itu mempercepat perpindahan sebagian modal ke pusat keuangan regional yang menawarkan kepastian hukum lebih tinggi.
Ketegangan regional tersebut bertepatan dengan kegagalan pemerintah memitigasi krisis lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan menghanguskan sekitar 184.000 hektare wilayah di Sumatra dan Kalimantan. Kabut asap kembali mencemari ruang udara Asia Tenggara.
Krisis lingkungan ikut memperluas spektrum kritik terhadap pemerintah. Karhutla yang menghanguskan 184.000 hektare lahan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga memperlihatkan lemahnya mitigasi terhadap bencana yang terus berulang hampir setiap tahun.
Rangkaian kebijakan membentuk satu pesan yang sama, semakin lebarnya jarak antara optimisme pemerintah dan realitas yang terjadi di masyarakat tingkat bawah. Massa demonstrasi 28 Oktober membawa akumulasi kemarahan dari berbagai lapisan persoalan.
Bagi para demonstran, persoalan ekonomi, pasar modal, kesehatan, dan lingkungan akhirnya bertemu pada satu titik yang sama, yakni pertanyaan mengenai kualitas tata kelola negara.
Aliansi mahasiswa dan buruh telah mengumumkan agenda demonstrasi susulan demo 28 Oktober yang akan berlangsung pada 2 November 2026.
Istana jelas harus membaca ini sebagai alarm. Rakyat selama ini terlalu sabar memberi kesempatan dan mendoakan yang terbaik bagi para pemimpin. Pada akhirnya, kesabaran rakyat ibarat bom waktu. Jika itu meledak, semua pasti sudah terlambat.
Adriano Padama dan Amran Sulaiman, Aspirasi Bertemu Eksekusi
